DPRD Babel Serahkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pemprov Diminta Tuntaskan Temuan dan Tingkatkan Pendapatan Daerah

TerabasNews, Pangkalpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat pada Selasa.

Rapat dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah DPRD, Edi Nasapta, yang membacakan keputusan berisi sejumlah arahan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk tindak lanjut temuan lembaga pemeriksa. Dalam keputusan tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketetapan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat disempurnakan apabila diperlukan.

Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah agar kepala daerah menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat penyelesaian piutang daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Secara khusus, DPRD juga menyoroti penanganan piutang yang bersumber dari sektor pelayanan kesehatan, dan meminta Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan maupun BPJS Kesehatan melalui validasi data, rekonsiliasi administrasi, hingga percepatan penyelesaian tunggakan yang masih tertunda.

DPRD berharap seluruh arahan tersebut segera dilaksanakan guna menjamin pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai peraturan perundang-undangan, kepala daerah memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak laporan diterima untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK.

Edi Nasapta menjelaskan bahwa rekomendasi yang telah disepakati merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh hasil pembahasan akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap setiap rekomendasi dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu sebagai wujud perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Edi.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang terjalin antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, agenda ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik sekaligus bukti komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh jajaran pemerintahan, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, maupun pelayanan publik bagi masyarakat luas.

“Kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan DPRD sangat kami harapkan terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Gubernur.

Rapat Paripurna ini menjadi bukti nyata kesepahaman antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (**)