Tindak Lanjut LKPJ 2025, Pemkab Bangka Tengah Fokus Efisiensi dan Perbaikan Layanan

TerabasNews, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (30/4/2026), DPRD memberikan sejumlah catatan strategis, meski capaian pendapatan daerah tergolong tinggi, mencapai 98,26 persen atau sekitar Rp 884,17 miliar.

Salah satu sorotan utama adalah tingginya rasio belanja pegawai yang saat ini berada di angka 48 persen. DPRD mendorong agar angka tersebut ditekan hingga maksimal 30 persen pada 2027, sesuai ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah, peningkatan layanan kesehatan di RSUD, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan akses internet di wilayah blank spot.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan komitmennya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Ia berencana mengumpulkan seluruh kepala OPD dan camat guna membahas langkah teknis tindak lanjut rekomendasi tersebut.

“Kami akan memetakan mana yang bisa ditindaklanjuti segera dan mana yang dilakukan bertahap,” ujarnya.

Terkait efisiensi anggaran, termasuk pada sektor publikasi, pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap masukan DPRD dan akan menyesuaikan kebijakan agar tetap efektif tanpa mengurangi prinsip keterbukaan informasi publik.

Ke depan, pemerintah daerah juga memprioritaskan penyelesaian legalitas aset, khususnya yang bersinggungan dengan wilayah pertambangan.

Selain itu, Pemkab Bangka Tengah mengajukan anggaran Rp120 miliar ke Kementerian PUPR untuk perbaikan jalan strategis Tanjung Pura-Sungaiselan.

Di sektor sosial dan kesehatan, perhatian juga difokuskan pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program kesehatan preventif.

Pemerintah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.