Pemkab Bangka Selatan Matangkan Arah Pembangunan Lewat Musrenbang RKPD 2027

Terabasnews, Toboali – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 untuk Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Lepar, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting, dipusatkan di Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Bappelitbangda Bangka Selatan.

Musrenbang ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sekaligus forum untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memverifikasi usulan program prioritas dari tingkat kecamatan, desa, hingga masyarakat.

Kegiatan dipimpin Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Sutanto, didampingi sejumlah kepala bidang serta perwakilan perangkat daerah yang turut membahas berbagai usulan program pembangunan.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah tetap mengusung tema penguatan green economy dan blue economy yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan potensi kelautan dan pesisir.

Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Sutanto mengatakan wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang perlu dikelola secara terpadu.

“Perencanaan pembangunan Lepar Pongok harus terintegrasi. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan green economy dan blue economy perlu diterjemahkan dalam program nyata, mulai dari rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, hingga peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal.

Sementara itu, anggota DPRD Bangka Selatan daerah pemilihan III, Kamaruddin, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.

“Untuk wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok, infrastruktur adalah fondasi pelayanan dan penggerak ekonomi, termasuk penyediaan rumah dinas dokter dan penguatan sarana puskesmas,” katanya.

Dalam Musrenbang di Kecamatan Simpang Rimba, pemerintah daerah juga menegaskan komitmen mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur dasar dan perluasan akses pendanaan.

Ari menyampaikan percepatan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, sehingga diperlukan strategi pembiayaan yang lebih progresif, termasuk dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.

“Pemerataan pembangunan tidak bisa semata-mata bertumpu pada kapasitas fiskal daerah. Kita harus aktif membuka akses pembiayaan dari APBN agar kebutuhan infrastruktur dasar tetap dapat dipenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan konektivitas wilayah menjadi prioritas utama, khususnya melalui pembangunan dan perbaikan jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.

Pandangan tersebut sejalan dengan aspirasi anggota DPRD dari daerah pemilihan Simpang Rimba, Hendri dan Yovi, yang menilai pembangunan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Menurut Ari, infrastruktur yang baik akan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Ketika akses terbuka, distribusi lancar, biaya angkut turun, maka ekonomi masyarakat otomatis bergerak. Itulah dampak nyata yang ingin kita capai di Simpang Rimba,” tutupnya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya untuk membangun daerah secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.