Perkuat Pendapatan Daerah, PT TIMAH Terima Apresiasi Pajak dari Pemkab Bangka Barat

TerabasNews, BANGKA BARAT — PT TIMAH Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. Emiten TINS menerima Penghargaan sebagai Pembayar Wajib Pajak Badan Terbesar dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Bangka Barat, Markus, dan diterima oleh Sub Division Head Processing and Refinery PT TIMAH Tbk, Kopdi Sargih, dalam acara Pemberian Penghargaan atas Pencapaian Target Penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 yang digelar di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Senin (15/12/2025).

Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk PT TIMAH Tbk, yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang patuh membayar pajak, ini menjadi contoh yang baik. Kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan PAD Bangka Barat,” ujar Markus.

Menurutnya, PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang strategis, terlebih menghadapi tahun 2026 di mana Dana Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan mengalami penurunan.

“Oleh karena itu, kami berharap upaya optimalisasi PAD terus ditingkatkan, salah satunya melalui PBB-P2. Masih banyak potensi yang dapat digarap lebih maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ali, menyampaikan bahwa PT TIMAH Tbk memiliki potensi besar dalam kontribusi PBB-P2 pada tahun 2026.

“Kami melihat potensi penerimaan PBB-P2 dari kawasan produksi PT TIMAH Tbk cukup besar. Pada Oktober dan November lalu, kami telah melakukan pembaruan data PBB-P2 di wilayah tersebut, dan hasilnya menunjukkan peluang peningkatan penerimaan PAD Bangka Barat,” ungkapnya.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi PT TIMAH Tbk dalam mendukung penerimaan daerah serta memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. (*)