Kolaborasi PT TIMAH Tbk dan Pemprov Babel: Percepat Penguatan Koperasi Tambang untuk Rakyat

TerabasNews, PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT TIMAH Tbk menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sektor pertambangan timah yang berlangung di Kantor Gubenur Babel, Senin (27/10/2025).

Rakor ini turut dihadiri ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ambar Pertiwiningrum, Gubernur Babel, Hidayat Arsani, Direktur Utama PT TIMAH Tbk Restu Widiyantoro, Direktur Pengembangan Usaha PT TIMAH Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara dan perwakilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Dimana masyarakat dapat terlibat menambang secara legal melalui koperasi di IUP PT TIMAH Tbk.

Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ambar Pertiwiningrum mengatakan, dengan diterbitkan PP no 39 Tahun 2025 Koperasi memiliki keleluasan untuk mengelola tambang dan mineral.

Dirinya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT TIMAH Tbk yang telah memberikan kesempatan bagi para koperasi untuk terlibat dalam usaha penambangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sangat luar biasa, Degan hadirnya PT TIMAH untuk masyarakat ini saya sangat bangga dan bersyukur bahwa PT TIMAH bersama Pemerintah Daerah fokus betul-betul komitmen untuk kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Merah Putih,” katanya.

Dirinya berharap, nantinya KDKMP dapat mengoptimalkan peluang ini agar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Saya minta koperasi untuk memperkuat keanggoatan, jumlah anggota harus diperbanyak agar masyarakat yang tergabung di dalam koperasi betul-betul menikmati, jadi timah ini bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan,” pesannya.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyampaikan, dengan dilibatkan koperasi merah putih dalam proses penambangan di IUP PT TIMAH Tbk selaras dengan instruksi Presiden Koperasi Merah Putih untuk mensejahterakan masyarakat.

“Hari ini ada 123 koperasi yang mewakili koperasi di Babel untuk bekerja sama, tinggal kita bikin legal yang saling menguntungkan, timah untung, pemerintah untung, masyarakat untung dan koperasi untung,” katanya.

Nantinya, kata dia Koperasi yang akan mewadahi masyarakat penambang untuk melakukan penambangan secara legal di IUP PT TIMAH Tbk. Pemerintah Provinsi akan mendukung untuk melakukan percepatan agar koperasi dapat segera menjadi mitra PT TIMAH Tbk

“Koperasi bukan pembayaran tapi akan kerja, sedangkan pendanaan ada skema bapak angkat ini yang nantinya yang akan memberikam pompa. Tapi hasil tidak boleh dijual ke lain. Pagi nambang sore cash carry dan harga sesuai kesapakatan.

Menurut Hidayat, Pemprov Babel akan mendukung penuh para koperasi untuk memenuhi legalitas agar bisa bekerja sama penambangan di IUP PT TIMAH Tbk.

“Kita sudah siap, dana siap, izin pun mulai besok sudah kita perbaiki, kalau IUP kewenangan PT TIMAH, kita dari Provinsi seperti surat izin usaha penmabangan itu akan kita keluarkan secara gratis. Ini bagian dari perbaikan tata kelola, sudah selesai razia sekarang kita pemulihan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT TIMAH Tbk Restu Widiyantoro mengatakan, PT TIMAH Tbk terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang digaungkan yakni TIMAH Untuk Rakyat, salah satunya pelibatan masyarakat melalui koperasi.

“Dari awal memang sudah sepakat dan tahu salah satu solusi yang paling bagus melaui Koperasi. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan supaya para koperasi dapat memenuhi aspek legal. Sehingga nanti masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dari timah,” katanya.

Kedepan, kata dia PT TIMAH Tbk akan memfokuskan kemitraan penambangan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah melakukan sosialisasi namun memang ini harus diintensifkan lagi, harga sesuai dengan yang sudah diputuskan. Ini merupak bentuk sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)