Wabup Bangka Tengah dorong penguatan peran pimpinan dalam implementasi SAKIP

Terabasnews, Koba – Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penguatan peran pimpinan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Bangka Tengah, Selasa (28/9).

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, yakni Canggih Hangga Wicaksono dan Riri Fachrina Margaretha Sitanggang, yang memberikan paparan secara daring.

Efrianda mengatakan implementasi SAKIP Kabupaten Bangka Tengah dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) menunjukkan tren stagnan berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, sehingga diperlukan perbaikan pada empat komponen utama SAKIP.

“Salah satu kunci pentingnya adalah peran pimpinan sebagai nahkoda dalam menjalankan implementasi SAKIP. Pemimpin harus menjadi aktor perubahan, pemandu arah, dan pengawas kinerja agar target pembangunan dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi prioritas bersama, di antaranya integrasi SAKIP ke rapat pimpinan, penguatan manajemen kinerja, kolaborasi antarsatuan kerja, optimalisasi data kinerja, optimalisasi E-Monev Pro, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Wabup berharap rakor ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.

“SAKIP jangan hanya menjadi dokumen atau rutinitas tahunan, tetapi harus menjadi instrumen vital dan budaya kerja untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Bangka Tengah, Syaiful Ariel, mengatakan SAKIP merupakan sarana utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak, dengan mengubah fokus dari proses administratif menjadi penyampaian hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Lemahnya peran pimpinan dapat membuat implementasi SAKIP tidak terkendali dan tidak sesuai target. Karena itu kegiatan ini penting untuk menguatkan peran pimpinan dalam menghadapi tantangan dan mendorong birokrasi yang lebih responsif,” katanya.

Ia berharap melalui implementasi SAKIP yang efektif dan didukung penuh oleh pimpinan, tingkat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terus meningkat.