Kapolres Bangka Barat: Lindungi dan Berdayakan Anak Perempuan, Wujudkan Kesetaraan Gender

TerabasNews – Menjelang peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang jatuh pada 11 Oktober 2025, Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K. menyerukan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak perempuan di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam himbauannya, Kapolres menegaskan komitmen Polri untuk terus berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya kesetaraan gender di masyarakat.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berbasis gender yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan rasa sakit, penderitaan, ancaman, pemaksaan, hingga pembatasan kebebasan, baik di ruang publik maupun domestik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan hal ini,” ujar AKBP Pradana Aditya Nugraha di Muntok, Senin (6/10/2025).

Kapolres juga menjelaskan bahwa peringatan Hari Anak Perempuan Internasional merupakan momentum penting untuk memajukan hak-hak anak perempuan dan mengatasi diskriminasi yang masih terjadi di berbagai bidang kehidupan.

“Peringatan ini bukan hanya seremoni, tetapi ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan ruang, perlindungan, dan kesempatan yang sama bagi anak perempuan agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi bagi bangsa,” tambahnya.

Menurutnya, tujuan peringatan ini adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender, meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan khusus anak perempuan, serta memperkuat suara mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Polres Bangka Barat juga berencana menampilkan poster dan player edukatif bertema Stop Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di sejumlah titik strategis sebagai bentuk kampanye sosial dan edukasi publik.

“Kami mengajak masyarakat Bangka Barat khususnya, dan Bangka Belitung pada umumnya, untuk bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan dan mendukung tumbuhnya generasi perempuan yang cerdas, berani, dan berdaya,” tegas Kapolres.

Peringatan Hari Anak Perempuan Internasional tahun ini menjadi momentum bagi seluruh pihak — baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun individu — untuk mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan masa depan anak perempuan melalui akses pendidikan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi.