Renstra 2025-2029 Bupati Algafry Tekankan Program Prioritas Seluruh OPD

TerabasNews, BANGKA TENGAH – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemkab Bangka Tengah, menggelar pemaparan Rencana Strategis daerah tahun 2025-2029.

Pemaparan yang dilangsungkan di Ruang rapat besar antor bupati ini. Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman dan Wakil Bupatinya Efrianda menekankan seluruh OPD untuk mengedepankan program prioritas yang tertuang dalam Renstra masing-masing.

“Pemaparan Renstra ini merupakan bagian krusial dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai turunan dari RPJMD, yang kesemuanya dituangkan dalam Renstra masing-masing OPD sebagai acuan lima tahun ke depan,” tutur Algafry Rahman, Rabu (25/6/25)

Lanjut Algafry, dirinya menekankan pentingnya sinergi OPD dan lintas sektor dalam menyusun rencana pembangunan yang terarah dan saling terintegrasi.

“Sinkronisasi antar-OPD menjadi kunci dalam menyusun program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Masing-masing perangkat daerah harus saling mendukung dalam menentukan program mana yang menjadi prioritas utama,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Algafry, ia mengingatkan seluruh OPD agar perencanaan disusun secara realistis, dan berorientasi pada efisiensi anggaran.

“Ingat keterbatasan anggaran harus dijawab dengan fokus pada program yang memiliki dampak langsung, dan harus mengikuti skala prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yaitu ekonomi, sosial, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menambahkan, ia memberikan perhatian khusus terhadap perangkat daerah yang bersifat teknis.

“Untuk OPD teknis, seharusnya lebih banyak berada di lapangan. Administrasi cukup dua jam, sisanya turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan, susun RAB, dan segera ajukan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD Kabupaten, namun juga aktif mengupayakan pendanaan dari provinsi dan pusat.

“Kalau memang tidak bisa ditangani oleh APBD kita, cari peluang dari APBD provinsi atau APBN, jadi jangan hanya menunggu,” pungkasnya