Gubernur Hidayat Arsani: Apel Sebulan Sekali, Absensi 2 Kali

TerabasNews, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) secara perdana berdiri sebagai Inspektur Upacara pada Senin pagi (20/4/2025), mengawali hari pertama ngantor sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 17 April 2025 pekan lalu.

Upacara ini juga diikuti Wakil Gubernur Kep. Babel Hellyana, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegawai ASN dan Pegawai Harian Lepas (PHL).

Ada beberapa hal amanat yang disampaikan Gubernur Hidayat Arsani, dan tekankan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel. Yang paling utama, adalah dukungan dan kerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Terima lah kami dengan ikhlas kami sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kami izin, mulai hari ini bekerja dan berkantor di kantor gubernur ini. Tolong dukung kami,” pintanya.

Ada pula perubahan kebiasaan rutinitas, seperti apel senin pagi hingga absensi para pegawai. Mulai hari ini, ia tegaskan, bahwa apel bersama cukup dilaksanakan satu  kali dalam sebulan yaitu di tanggal 17. Kemudian abensi cukup dua kali, masuk dan pulang. Ia juga memberikan konpensasi keterlambatan masuk sampai pukul 08.30 WIB.

“Sesuai janji politik saya, apel ini tidak akan kita teruskan. Cukup satu bulan sekali. Absen cukup dua kali,  khusus bagi yang mengantar anak sekolah paling lambat jam 08.30. Jadi tolong ini dapat disyukuri,” jelasnya.

Namun diingatkan Gubernur Hidayat Arsani, kelonggaran jam kerja bukan berarti menyurutkan tugas utama para pegawai. Sebaliknya, ia inginkan hal ini menjadi semangat baru bagi para pegawai guna mengejar pembangunan di Negeri Serumpun Sebalai.

Terlebih kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga Rp200 milar lebih. Dirinya tak ingin defisit ini akan mempengaruhi pendapatan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menerima tunjangan. “Ini masih dikaji, tapi saya berharap TPP jangan sampai dipotong,” ungkapnya, seraya mengisyaratkan akan melakukan efisiensi terhadap anggaran pengadaan kegiatan pengerjaan fisik yang dikurang penting dapat ditunda dulu.

Lebih lanjut, ia berharap para pemimpin perangkat daerah dapat terbuka dan transparan, jangan mau terlibat politik. Kemudian berkenaan mutasi tetap akan dilaksanakan mengingat banyaknya jabatan yang kosong peninggalan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya.

Penulis : Irnawati