Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta Kunker ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangsel, Ini yang Dibahas

Terabasnews, Palembang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Edi Nasapta melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PT Pertamina Patra Niaga Regional II Sumbangsel dalam rangka koordinasi mengenai kouta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta gas LPG bersubsidi di Bangka Belitung, Rabu (11/12/2024).

“Tujuan saya ke PT Pertamina ini pertama ingin mengetahui kouta penyaluran BBM di Babel apakah terpenuhi. Dan Alhamdulillah Pertamina menyebutkan bahwa kouta BBM nya cukup hingga menjelang Nataru nanti, serta menindaklanjuti hasil pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Edi Nasapta kepada media ini saat dihubungi via telepon, Rabu (11/12/2024).

Dalam Kunker tersebut Wakil Ketua III DPRD Babel ini diterima langsung oleh Yardinal, Senior Manager Operation & Manufacturing serta jajaran karyawan Pertamina Regional II Sunbagsel lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Edi Nasapta meminta Pertamina untuk memulai langkah antisipasi jika terjadi kelangkaan bbm di masyarakat. Mulai dari faktor alam hingga teknis seperti tersedianya tongkang pengangkut dan lainnya.

“Alhamdulillah dalam pertemuan tadi sudah saya sampaikan semua dan di respon dengan baik, dan untuk di Pulau Bangka sudah aman karena sudah ada Depo di Belinyu,” ucapnya.

Hal lain yang disampaikan adalah kenaikan kuota bbm di Babel oleh Pertamina apakah sudah menyelesaikan kebutuhan bbm di masyarakat, mengingat pertumbuhan ekonomi yang lemah.

“Kami berharap Pertamina bisa memberi perhatian terhadap hal ini, jika memang nanti kuota nya berkurang, pertamina bisa antisipasi dari sekarang,” pinta politisi partai Nasdem tersebut.

Disamping itu dirinya juga menyoroti distribusi bbm untuk keperluan angkutan bahan pokok yang belum maksimal yang mana angkutan bahan pokok ini adalah faktor penting untuk keperluan masyarakat di Bangka Belitung.

“Mungkin dari Pertamina sendiri bisa memberi prioritas kendaraan pengangkut bahan pokok dan penting untuk mendapatkan bbm supaya tidak mengantri lagi,” ujarnya.

Selain itu, yang menjadi fokus Edi Nasapta dalam pertemuan tersebut, yakni salah satu Jober Pertamina yang ada di Pulau Belitung sudah harus dilakukan relokasi ataupun reputalisasi.

“Alhamdulillah nya lagi dari hasil pertemuan ini langsung disikapi oleh Pertamina untuk merepitalisasi jober Pertamina tersebut pada awal tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Karena menurut Edi, dikhawatirkan kerusakan yang terlalu lama di Jober tersebut baik itu Tangki maupun fasilitas lainnya dapat mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan sehingga tidak ada lagi pemasukan BBM di Pulau Belitung.

“Untuk itu saya meminta kepada Pertamina untuk segera mengambil langkah terkait hal ini,” ungkapnya.

Tak berhenti disitu, Edi juga memberikan peringatan tegas kepada Pangkalan Gas LPG yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung untuk tidak menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan yakni Rp15.500 per tabung.

“Apabila ada yang melanggar maka akan dilakukan tindakan tegas dari Pertamina. Dan saya juga sudah meminta kepada pihak Pertamina yang melanggar untuk di tutup kouta nya, dan dari DPRD akan mencabut izinnya,” cetusnya.

Selain itu, Edi juga meminta jembatan emas untuk lebih aktif beroperasi karena salah satu faktor penyebab menghambat kapal untuk lewat.

“Jika bicara soal anggaran setidaknya tidak ada alasan. Harus konsekuensi jangan sampai tidak ada anggaran, karena jika jembatan emas tersebut tertutup otomatis kapal-kapal besar tidak bisa lewat,” jelasnya.

Setelah pertemuan tersebut, Edi Nasapta menambahkan pihaknya akan melihat dulu hasil realisasi yang disampaikan oleh Pertamina yakni terkait Jober, penyaluran BBM dan Gas LPG bersubsidi seperti apa.

“Termasuk juga operasional SPBU yang ada di Kabupaten Bangka Barat untuk menyambut Nataru ini akan kita awasi. Apabila terjadi pelanggaran ataupun tidak maksimalnya dalam pelayanan kepada masyarakat maka akan kita tegur dulu, dan tugas kita hanya melaporkan ke Pertamina pusat dan selebihnya Pertamina yang akan memberikan sanksi, kecuali pangkalan gas akan kita yang akan tindaklanjuti mencabut perizinannya,” tutupnya. (Win)