Tim Pansus DPRD Babel Kunjungi UPT Bakuda Samsat Belitung

TerabasNews, Belitung – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel), berkomitmen mendukung iklim investasi dengan memberikan insentif pajak dan retribusi daerah.

Dalam pembahasan Ranperda tersebut, Pansus bersama pihak terkait bersepakat bahwa untuk mendukung iklim investasi di Babel.

Ketua Pansus Ranto Sendhu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, akan memberikan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah serta memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Ranperda yang dibahas merupakan revisi dari Perda No 5 tahun 2017 tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

“Kita menggali informasi ke UPT Bakuda Samsat Belitung terkait insentif pajak yang dapat diberikan kepada wajib pajak. Setelah rampung, agenda selanjutnya finalisasi pembahasan Ranperda,” ujar Ketua Pansus Ranto Sendhu, Sabtu (9/12/23).

Lanjutnya, pemberian kemudahan berinvestasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Gubernur
dapat memberikan insentif dan kemudahan
berinvestasi kepada masyarakat atau investor yang melakukan investasi baru dan masyarakat atau investor yang melakukan perluasan usaha.

“Tujuan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi adalah, untuk menarik dan merangsang masyarakat dan Investor untuk melakukan kegiatan usaha di daerah, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Ranto Sendhu juga menambahkan, Insentif dan kemudahan berinvestasi diberikan kepada masyarakat dan investor yang
memenuhi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Adapun kriteria lain yang harus dipenuhi, seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, menggunakan Sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, merupakan industri pionir, bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi dan melakukan kegiatan usaha mikro, kecil atau koperasi,” tukasnya.

Kunjungan Pansus ke UPT Samsat Belitung bersama Badan penanaman modal dan PTSP Provinsi Babel itu, turut dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus Johansen Tumanggor dan anggota Pansus yakni, Hendriyansen, Sapri, Erwandi Rani, Nata Sumitra dan Harianto serta Plh Kepala Bakuda Babel, Rudi. (**)