Soal Wacana Kenaikan BBM, Bambang Patijaya Beberkan Ketidaksetujuan Sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI

TerabasNews, Pangkalpinang, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Bambang Patijaya beberkan ketidaksetujuan beberapa anggota Komisi VII DPR RI atas wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar.

Bambang Patijaya yang akrab disapa BPJ mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini akan membuat masyarakat semakin terbebani dengan diiringi kenaikan bahan pokok lainnya.

Terlebih, menurut politisi Partai Golkar Bambang Patijaya ini inflasi di Provinsi Kepulauan Babel belum terkendali yang kini mencapai 7,7 persen.

“Rencana kenaikan BBM ini masih merupakan suatu wacana yang terus diperdebatkan di Komisi VII dan mayoritas kawan – kawan Komisi VII menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan BBM,” ungkap Bambang Patijaya pada Rabu, Agustus 2022.

“Karena kita tau kalau BBM naik ini akan menyebabkan beban masyarakat sangat berat. Didalam postur APBN 2022 total alokasi subsidi Rp. 502 Triliun itu termasuk keseluruhannya BBM, listrik, LPG dan sebagainya,”tambahnya.

Selain itu, Bambang Patijaya menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia jangan terjebak dengan kondisi internasional, diketahui bahwa sedang terjadi konflik dua Negara antara Negara Rusia dan Ukraina yang kini menyebabkan kebutuhan energi ikut melambung tinggi.

“Memang kita tau Pemerintah seakan – akan terjebak dengan situasi karena situasi internasional salah satu penyebabnya adalah perang Rusia – Ukraina jadi menyebabkan harga komoditas energi seperti minyak itu melambung tinggi,” jelasnya.

Bambang Patijaya yang juga ketua DPD Partai Golkar Babel menegaskan bahwa pihak pemerintah mengkaji ulang atas rencana menaikan harga BBM mulai dari jenis Pertalite dan solar.

“Kita berharap Pemerintah terus melakukan kajian yang terbaik bagaimana dengan situasi ini kita masih bisa tetap bertahan dan BBM tidak perlu dinaikkan,” katanya.

Ia pun berharap dengan wacana kenaikan BBM ini tidak diperdebatkan lagi dan tidak perlu terjadi.

“Hal Itu yang menjadi harapan saya secara pribadi dan sebagai anggota Komisi VII. Mudah -mudahan apa yang diperdebatkan dan diwacanakan ini tidak perlu terjadi,” tutupnya