Sambangi PT Timah, DPRD Bangka Selatan Sampaikan Aspirasi Nelayan Terkait Penolakan PIP di Laut Merbau

TerabasNews, Bangka Selatan – Guna menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan, Tiga Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menyambangi Kantor PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Jumat (3/6/2022).

Kedatangan para wakil rakyat Basel yang dikomandoi oleh Wakil Ketua, Samson Asrimono untuk menyampaikan asporasi masyarakar nelayan terkait dengan penolakan ponton isap produksi (PIP) Mitra PT Timah CV Timor Ramelau yang akan beroperasi di perairan laut Merbau dan sekitarnya.

Dengan adanya penolakan terhadap rencana aktivitas PIP mitra PT Timah oleh nelayan setempat membuat situasi di Bangka Selatan menjadi tidak kondusif.

“Jumat kemarin anggota DPRD Basel dari semua komisi mendatangi Kantor PT Timah Tbk. Intinya, kami meminta PT Timah mencabut surat perintah kerja (SPK) PIP yang akan beroperasi di laut Merbau. Karena rencana aktivitas tersebut menyebabkan konflik di tengah nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Wakil Ketua DPRD Basel, Samson Asrimono kepada wartawan, Sabtu (4/6/2022).

Menurut Samson rencana aktivitas PIP tersebut lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Namun bukan berarti DPRD Basel anti investasi, silahkan PT Timah dan mitra berusaha di WIUP yang tidak berkonflik dengan nelayan dan masyarakat.

“Intinya, kami berada di barisan para nelayan, menolak PIP tersebut. Silahkan PT Timah dan mitra berusaha di WIUP yang tidak berkonflik dengan nelayan dan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi mengatakan, keberangkatan komisi gabungan dari I, II dan III DPRD Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dari Nelayan Pesisir Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

“Kita harap persoalan ini segera berakhir dan Basel kembali kondusif. Kami minta supaya PT Timah mau mendengarkan aspirasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat ini, terlebih ini bukan kepentingan kami semata-mata tetapi ini adalah kepentingan kita semua,” kata Erwin Asmadi.

Ia mengatakan, jika aktivitas PIP beroperasi Daerah perairan Tanjung Ketapang, Batu Perahu, Merbau, Rias dan sekitarnya, bukan hanya nelayan saja yang akan terdampak tetapi juga persawahan dan Tambak Udang.

“Bakal banyak dampak disitu akibat adanya aktivitas pertambangan. Jadi masyarakat nelayan ini bukan masalah tuntutan kompensasi atau apalah, tetapi mereka memang betul-betul tidak ingin daerah tersebut dijadikan daerah pertambangan karena daerah tersebut sumber dari mata pencaharian dan kehidupan bagi mereka para nelayan,” ujarnya.

Sebelumnya, 4 unit PIP telah ditarik atas instruksi Kapolda Babel. Bupati Basel Riza Herdavid menyebutkan PT Timah merespon akan meninjau kembali SPK Mitra CV Timor Ramelau pimpinan Hercules ini.

Ketua Nelayan Batu Perahu Joni Zuhri menegaskan pihaknya akan selalu memonitor perkembangan peninjauan kembali SPK PIP tersebut.

“Kami tetap komit berjuang dan menolak segala bentuk pertambangan di Laut Tanjung Ketapang hingga ke Rias,” tegasnya. (Advetorial)