Pemprov Babel Bersama Pengusaha Minyak Goreng Sawit, Gelar Rakor Harga dan Regulasi Minyak Goreng

TerabasNews, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Babel, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, bersama pelaku usaha minyak goreng di Babel Mengelar Rapat Koordinasi tentang harga dan regulasi Minyak Goreng Sawit.

Kegiatan yang berlangsung, Kamis (10/2) di ruang Tanjung Pendam Lantai I Kantor Gubernur Babel ini, bertujuan untuk melakukan diskusi seputar permasalahan harga dan regulasi minyak goreng kelapa sawit.

Di hadiri oleh pimpinan Bank Indonesia Babel, Diskrimsus Polda Babel, pelaku usaha minyak goreng sawit, Disperindag kabupaten dan kota, Kegiatan rakor di buka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Babel Abdul Fatah di dampingi Kepala Disperindag Babel Tarmin.

Dalam arahanya Wagub meminta pelaku usaha untuk bisa menyampaikan permasalahan permasalahan seputar polemik minyak goreng, sehingga permasalahan tersebut bisa dicarikan sulusinya secara bersama-sama.

“Kira-kira yang di hadapi bapak dan ibu (pelaku usaha, red) bisa menyampaikan di rapat ini, mengenai harga dan seputar minyak goreng ini. Kita lakukan pertemuan ini untuk membahas berapa sih harga eceran tertinggi minyak goreng sawit tersebut, yang kemasan tertentu kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya kehadiran pelaku usaha dalam forum diskusi ini sangatlah penting mengingat harga minyak goreng sawit yang awalnya sangat mahal sekarang sudah mulai turun karena ada kebijakan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, Wagub berharap kepada pelaku usaha minyak goreng untuk mematuhi ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“pelaku usah harus mematuhi harga minyak goreng yang ditentukan oleh pemerintah,’ katanya.

Dirinya juga meminta kepada dinas terkait untuk mensosialisasikan peraturan dan ketentuan terkait minyak goreng sawit, agar pelaku usaha bisa memahami regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel Tarmin pada saat mengakhiri rapat menegaskan, hampir secara keseluruhan pelaku usaha minyak goreng di Babel sudah menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) minyak goreng sawit.
Oleh sebab itu dirinya berharap kepada pelaku usaha minyak goreng untuk menyediakan ketersediaan stok untuk provinsi Babel cukup.
“Harapan kita, pelaku usaha ketersediaan stok harus cukup di Babel, karena seputar harga sudah selesai dalam rapat ini,” tuturnya.
Dia juga menambahkan minyak goreng kemasan sederhana yang masih tersisa setelah tanggal 31 Januari 2022, pelaku usaha yang terdaftar secara berjenjang melalui rantai distribusi harus menerima pengembalian minyak goreng kemasan sederhana dari para pengecer. (mislam)