Sekapot Kampong jadi Pembahasan Hangat Di RDP, Trio Legislator Komisi II DPRD Babel Angkat Suara

TerabasNews, Pangkalpinang – Program sekapot kampong yang diinisiasi komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi topik hangat di Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi bersama mitra, terkait pemberdayaan lahan untuk ketahanan pangan.

Komisi II DPRD Babel yang dikomandoi Adet Mastur, SH, MH, menyampaikan sejumlah potensi dan permasalahan dilapangan yang didapatkan komisi II yang secara kontinu dan berkala ketika berkunjung ke desa-desa di seluruh kabupaten di Babel.

“Kami di komisi II ini memiliki program yang nama nya “Sekapot Kampong”. Apa yang kami lihat selama berkunjung ke sana di antara nya adalah permasalahan lahan seperti di Pulau Besar yang di perjualbelikan dan alih fungsi”, ungkap, ketua ketua Komisi II, Adet Mastur, SH, MH, saat RDP, di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Babel, kamis (16/09.

Tak hanya itu, kata politisi PDI-P ini, pihaknya juga telah mendatangi Air Ruay, Kepoh, Simpang Yul hingga Kimak, yang memiliki Potensi sektor pertanian yang luar biasa.
“Potensi pertanian nya luar biasa, tinggal kita saja, mau atau tidak (mengembangkan),” ujar Adet ke peserta forum RDP.

Lebih jauh, politisi PDIP ini menyebutkan kendala nyata saat ini adalah ketiadaan embung, irigasi dan kekurangan alat utama sistem pertanian (alsintan) serta persoalan alih fungsi lahan.

“Lahan pertanian harusnya tidak boleh diperjual belikan. Peruntukan hanya untuk pertanian, bukan dijadikan tambak udang. Ini jelas, menjadi PR kita bersama. Jika tidak, jalan nasional kita bisa roboh karena di pakai untuk mendapatkan ruang laut. Alih fungsi lahan tersebut melanggar hukum,” tegas Adet.

Senada dengan Ketua Komisi II, Mansah, S.Th.I menyerukan agar semua stake holder dapat menjaga kestabilan pangan di Babel.

“Mari bersama-sama menjaga stabilitas dari ketahanan pangan kita ini,” harap Mansah.

Politisi asal Partai Nasdem ini juga mempertanyakan terkait kemungkinan meminta bantuan ke pemerintah pusat untuk mendukung potensi lahan pertanian di Babel.

“Menilik kondisi saat ini, kita kurang memanfaatkan dana APBN untuk pertanian. Apakah tidak mungkin untuk meminta bantuan pusat agar menggenjot lahan pertanian itu,” kata Mansah.

Masih dalam pertemuan yang sama, politisi partai asal Golkar, Heryawandi, SE menyebutkan jika proses pembentukan lahan pertanian di Babel terkesan kurang perencanaan dan meyarankan untuk di desain ulang.

“Sejak awal pembentukan lahan ini tanpa perencanaan yang matang. Bahkan “konon katanya”, luas nya pun tidak sesuai data. Ke depan perlu di buat grand desing ulang,” Saran Heryawandi.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Babel, Juaidi menyatakan sepakat untuk lebih fokus terhadap sektor pertanian yakni ketahanan pangan.

“Kita sepakat pangan itu penting, kita akan fokuskan pangan di 2022,” kata Juaidi.(ril)