Wakil Wali Kota Ingatkan OPD Tingkatkan Koordinasi Kegiatan

TerabasNews – Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan koordinasi setiap melaksanakan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

“Dan kepada rekan-rekan kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan perlu kita tingkatkan koordinasi antara OPD terkait,” pesan Sopian dalam acara Koordinasi, Supervisi dan Monev program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/12/2020) di ruang pertemuan Gedung Tudung Saji.

Sopian menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, harus selaras dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ketiga ini harus selaras,harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering-seringlah koordinasi baik dengan bu sekda maupun BPK dan pengawas interen kita inspektorat dan lain sebagainya,” ujar mantan Camat Rangkui ini.

Melalui kegiatan ini dia berharap KPK dapat memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada ASN pemkot sehingga tidak terjadi perilaku koruptif.

“Semua ASN mulai dari bawah sampai ke kepala OPD mungkin tidak mau melakukan korupsi. Melalui kegiatan ini kita mengharapkan masukan-masukan atau arahan-arahan serta bimbingan dari KPK supaya di pangkalpinang ini tidak terjadi korupsi,” harapnya.

Dalam sambutannya Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan, tugas dan fungsi KPK serta guna program MCP agar ASN maupun eselon terhindar dari perilaku koruptif.

Menurut Lili, pemerintah pusat ingin mengedepankan pencegahan dan memaksimalkan perbaikan sistem. Sehingga penyeleggara negara di daerah dan pusat dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Pemerintah pusat pak presiden menginginkan sekali bahwa kita mengedepankan pencegahan memaksimalkan perbaikan sistem dan juga mengharapkan seluruh penyeleggara negara baik di daerah dan pusat baik ASN maupun eselon dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menghindari perilaku koruptif tersebut,” jelasnya.

Perempuan kelahiran Tanjung Pandan Belitung ini menyebut, MCP sebagai salah satu alat ukur keberhasilan bagi kota/ kabupaten serta provinsi dan nasional. (Hend/adv)