Ketua DPRD Babel Soroti Penyaluran Solar Subsidi Diduga Tidak Tepat Sasaran, Pendataan Ulang Akan Dilakukan

TerabasNews, Pangkalpinang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi khususnya solar yang ditujukan bagi para nelayan. Berdasarkan keluhan yang diterima, banyak nelayan belum menerima jatah bantuan sesuai dengan ketentuan dan hak yang seharusnya diperoleh.

Pernyataan tersebut disampaikan Didit saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Rabu. Ia mengemukakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jatah yang ditetapkan dengan jumlah yang diterima di lapangan.

“Bantuan subsidi solar bagi nelayan seolah hilang dari peredaran. Ada nelayan yang seharusnya berhak memperoleh 2.000 liter per bulan, namun kenyataannya hanya menerima sekitar 800 liter saja. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran belum berjalan tepat sasaran dan ada hak masyarakat yang belum terpenuhi,” ungkapnya.

Menyikapi permasalahan tersebut, Didit mengapresiasi tanggapan cepat yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Manajemen Pertamina Wilayah Bangka Belitung dalam pembahasan yang telah dilakukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk menyelesaikan pemutakhiran dan pendataan ulang daftar nelayan yang berhak menerima bantuan tersebut dalam kurun waktu dua minggu terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.

“Setelah pendataan selesai dan data lengkap diperoleh, kami akan mengundang kembali pihak terkait. Ke depannya, sistem penyaluran hingga pengawasan akan melibatkan unsur TNI, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan berjalan tertib dan menimbulkan efek jera bagi pihak yang berusaha menyalahgunakan, mengingat bantuan ini merupakan hak rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa subsidi tersebut merupakan bentuk dukungan negara bagi nelayan yang bekerja menghadapi risiko tinggi di laut. Ia meminta agar pihak yang tidak bertanggung jawab segera menghentikan segala praktik yang merugikan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Bayangkan betapa berat perjuangan mereka meninggalkan keluarga hingga larut malam demi mencari penghidupan di laut. Sungguh tidak berkeadilan jika hak yang seharusnya diterima justru dikurangi atau diambil pihak lain. Jika tidak mampu membantu, setidaknya jangan merampas apa yang menjadi hak mereka,” tegas Didit.

Permasalahan ini muncul menyusul banyaknya keluhan yang disampaikan nelayan melalui media sosial terkait ketidakteraturan penyaluran maupun jumlah yang diterima. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk membenahi seluruh mekanisme penyaluran guna menjamin bantuan tersebut tepat sampai ke tangan yang berhak di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

“DPRD memiliki kewajiban mengawasi dan menindaklanjuti hal ini, apalagi kami telah mendengar langsung keluh kesah dan harapan dari para nelayan,” tutupnya. (**)