Stunting Bangka Tengah Naik 3,73 Persen, Wabup Efrianda: Evaluasi Total Tak Bisa Ditawar

TerabasNews, BANGKA TENGAH – Alih-alih menunjukkan tren penurunan, angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah justru mengalami kenaikan pada awal 2026. Berdasarkan data EPPGBM per Februari 2026, prevalensi stunting meningkat sebesar 3,73 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan serius dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Setdakab Bangka Tengah, Rabu (22/04/2026).

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Ia menyebut, situasi ini menjadi alarm keras bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

“Ini bukan sekadar angka. Ini peringatan bahwa upaya kita belum maksimal. Evaluasi total harus dilakukan, tidak bisa lagi parsial,” tegas Efrianda.

Menurutnya, pendekatan penanganan stunting selama ini masih belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Padahal, pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yakni menurunkan angka stunting hingga 17,5 persen pada 2026.

“Kalau di awal tahun saja sudah naik, artinya ada yang harus dibenahi secara serius, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Efrianda juga menyoroti pentingnya akurasi data keluarga berisiko stunting sebagai dasar intervensi. Ia menilai, ketidaktepatan data berpotensi membuat program yang dijalankan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

“Data harus valid. Kalau datanya tidak akurat, intervensi kita juga akan meleset,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Efrianda, bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pemerintah desa dan keluarga.

“Ini kerja bersama. Tidak bisa satu OPD saja. Semua harus bergerak,” tambahnya.

Dalam forum tersebut juga disinggung implementasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025–2029 yang memiliki enam pilar utama, mulai dari komitmen kepemimpinan hingga sistem monitoring dan evaluasi.

Namun, Efrianda mengingatkan bahwa strategi tersebut tidak akan berdampak jika tidak dijalankan secara optimal di daerah.

“Meski demikian, tantangan ke depan dinilai tidak ringan, mengingat tren kenaikan kasus yang sudah terlihat sejak awal tahun. Evaluasi yang digaungkan diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar diikuti dengan perbaikan nyata di lapangan” pungkasnya.