DPRD Babel Minta SPPG Curang di Program MBG Ditutup, Soroti Makanan Tak Layak

TerabasNews, Pangkalpinang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Eddy Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Eddy menegaskan, SPPG sebagai pelaksana program seharusnya bekerja secara profesional dan bertanggung jawab tanpa merugikan masyarakat, khususnya para siswa penerima manfaat.

“Seharusnya SPPG yang dibawa sebagai pelaksana melaksanakannya dengan baik. Tidak boleh ada kecurangan, baik pengurangan anggaran, pemotongan porsi makanan, maupun penggunaan bahan makanan yang tidak layak,” kata Eddy, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, program MBG merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, praktik kecurangan dinilai dapat mencederai tujuan besar program tersebut.

Eddy mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai laporan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk temuan makanan yang tidak layak konsumsi.

“Baru-baru ini kami membaca ada yang memberi makanan yang sudah berulat. Ini tentu mencederai apa yang menjadi keinginan Presiden. Seharusnya pengawas SPPG dan perwakilan BGN di Bangka Belitung bertindak tegas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tidak ada tindakan dari pihak pengawas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Jangan sampai dibiarkan. Kita khawatir jangan-jangan justru ada pembiaran atau bahkan bersekongkol, karena tidak ada tindakan yang dilakukan,” tegasnya.

Eddy menilai berbagai pengaduan masyarakat yang muncul sudah cukup jelas dan harus segera ditindaklanjuti. Ia meminta operasional SPPG yang bermasalah dihentikan sementara sambil dilakukan investigasi menyeluruh.

“Harusnya ada tindakan. Stop dulu operasinya dan segera dilakukan investigasi untuk mengetahui persoalannya. Karena yang saya lihat, masalahnya bukan hanya makanan yang tidak layak, tetapi juga porsi yang dikurangi dan tidak sesuai dengan standar gizi,” katanya.

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti aspek sanitasi di sejumlah SPPG yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Ia mempertanyakan proses pengolahan makanan, mulai dari pencucian peralatan hingga pengelolaan limbah yang dihasilkan.

“Bagaimana mereka mencuci, limbahnya dibuang ke mana, dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada siswa, padahal tujuan Presiden sangat baik,” jelasnya.

Eddy berharap perwakilan BGN di daerah dapat meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses pelaksanaan program MBG, mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan.

“Setiap daerah ada perwakilan BGN yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Mereka harus benar-benar mengawasi dan responsif terhadap laporan masyarakat maupun pemberitaan yang ada,” tutupnya.