TerabasNews, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat Belitung terkait kewajiban plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Foresta Lestari Dwikarya.
Menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, diumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang bertujuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. RDP yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Babel pada hari Selasa (25/11/2025), dihadiri oleh perwakilan forum perjuangan masyarakat dari berbagai desa di Belitung, termasuk Desa Belantu, Kembiri, Membalong, dan Simpang Rusa, serta perwakilan dari pihak perusahaan.
Didit Srigusjaya menjelaskan bahwa pembentukan Panja ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, serta kesepakatan bersama seluruh anggota dewan. Ia menekankan adanya peluang untuk merealisasikan kewajiban plasma bagi masyarakat.
Dalam RDP tersebut, Didit menawarkan dua opsi penyelesaian masalah. Namun, para anggota DPRD sepakat memilih pembentukan Panja sebagai solusi yang dianggap paling efektif dan efisien.
Berbeda dengan Panitia Khusus (Pansus) yang prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama, Didit meyakinkan bahwa Panja ini akan bekerja secara cepat dan fokus. Panja ini didominasi oleh anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Belitung.
“Panja ini tidak akan bekerja terlalu lama. Kami juga akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti PKH, Satgas Sawit Nasional, Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepolisian Daerah (Kapolda),” ungkap Didit.
Didit juga menegaskan bahwa Panja tidak akan membahas rekomendasi lama terkait pencabutan izin perusahaan. Fokus utama adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini.
Target waktu penyelesaian Panja ini adalah dua hingga tiga
