Pemkot Pangkalpinang ikuti Rakor Kemendagri bahas inflasi dan program 3 juta rumah

TerabasNews, Pangkalpinang — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (06/10/2025).

Kabag Perekonomian Setdako Pangkalpinang, Iskandar Aidulfitri, menyampaikan bahwa inflasi Kota Pangkalpinang pada bulan September 2025 mencapai 1,75 persen year-on-year, menjadikannya salah satu dari 10 kota dengan inflasi terendah di Indonesia.

“Month-to-month kita hanya 0,59 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Pangkalpinang dengan kontribusi 1,90 persen,” ujarnya.

Ia mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Pemkot Pangkalpinang adalah mengacu pada prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Adapun langkah konkret yang telah dilakukan meliputi gerakan pangan murah, pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu, pembagian cadangan pangan nasional kepada 7.406 KK di tujuh kecamatan selama dua bulan,” jelasnya.

Selain inflasi, ditambahkan Iskandar, rapat tersebut juga membahas progres program nasional pembangunan 3 juta rumah. Khusus untuk Kota Pangkalpinang, kata dia, pemerintah telah memiliki data dan capaian signifikan dalam sektor perumahan.

“Berdasarkan data hingga Desember 2024, jumlah total perumahan ada 345 lokasi. Terdiri dari perumahan subsidi 301 lokasi, perumahan komersil 30, gabungan subsidi dan komersil ada 4 dan rumah dinas/pemerintah 10 lokasi,” katanya.

Sementara dari sisi unit rumah, lanjut dia, jumlah unit berdasarkan site plan ada sebanyak 21.631 unit, yang telah dibangun 16.294 unit, serta rumah yang sudah dihuni sebanyak 14.061 unit.

“Total rumah di Pangkalpinang tercatat 49.414 unit, dengan 48.075 unit di antaranya tergolong rumah layak huni. Adapun jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 1.339 unit, termasuk 59 unit yang berada di kawasan kumuh,” ujarnya.