Respons Aspirasi Masyarakat, BPPRD Cabut Edaran PBB, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

TerabasNews, BANGKA TENGAH – Sebagai wujud nyata respons terhadap aspirasi masyarakat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah mengambil langkah penting dengan mencabut Surat Edaran Nomor: 900.1.13.1/2/BPPRD/2025 tentang pelunasan PBB-P2 sebagai syarat administrasi publik.

Keputusan ini menegaskan komitmen BPPRD untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Kepala BPPRD Bangka Tengah, Aisyah Sisyilia, menjelaskan bahwa pencabutan edaran ini dilakukan untuk menghindari potensi multitafsir di kalangan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Kami telah mendengarkan dengan seksama berbagai masukan dari masyarakat terkait edaran ini. Setelah melalui proses koordinasi dan evaluasi yang mendalam, serta mempertimbangkan segala aspek, kami memutuskan untuk mencabutnya,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).

Meskipun edaran tersebut dicabut, Aisyah menegaskan bahwa syarat pelunasan PBB-P2 tetap diberlakukan untuk beberapa jenis pelayanan tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan perizinan dan pertanahan.

“Kami memahami bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami tetap memberlakukan syarat pelunasan PBB-P2 untuk jenis pelayanan tertentu, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.

Aisyah juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, serta berbagai program sosial lainnya yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menggunakan dana pajak secara transparan dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

BPPRD Bangka Tengah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien,” tambahnya.

Lanjutnya, dirinya mengimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar PBB-P2 tepat waktu, dan memberikan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami sangat menghargai setiap masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat, karena hal itu sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Aisyah.

Dengan langkah ini, BPPRD Bangka Tengah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.