Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2025 Tetap Terjaga

TerabasNews – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2025, Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), berbalik arah dibandingkan dengan periode Agustus 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm). Angka inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang juga mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm). Terjadinya inflasi bulanan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan indeks harga kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,14% (mtm), dengan komoditas utama yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu daging ayam ras, cabai merah dan kangkung. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok Transportasi sebesar 0,16% (mtm).
Secara tahunan, Bangka Belitung tercatat mengalami inflasi sebesar 1,82% (yoy) dan berada di dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Angka inflasi tahunan ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 2,65% (yoy), dan menjadikan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi terendah kedelapan se-nasional. Inflasi tahunan Bangka Belitung ini didorong oleh kenaikan indeks harga kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 4,89% (yoy) yang disumbang oleh komoditas bawang merah dan beras. Selain itu, inflasi tahunan juga disebabkan kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 5,39% (yoy), utamanya komoditas emas perhiasan. Tekanan inflasi tahunan lebih lanjut, tertahan oleh kelompok Pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 12,85% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa TPID terus berupaya memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok pangan di Bangka Belitung, sehingga diharapkan stabilitas harga pangan tetap terjaga. Salah satu langkah strategis adalah melalui optimalisasi penyerapan produk pertanian lokal yakni Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog dari Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan dan beras dari Kelompok Tani Sinar Tani Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, pengendalian pasokan komoditas pangan lainnya seperti bawang merah juga akan menjadi fokus, seiring dengan kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan turut menahan hasil panen bawang merah ke depan.
Secara spasial tahunan, seluruh wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi. Kabupaten Bangka Barat tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 2,30% (yoy). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 2,10% (yoy) dan 1,75% (yoy). Selanjutnya, Tanjungpandan tercatat sebagai wilayah yang mengalami inflasi terendah yakni sebesar 0,94% (yoy).
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil. Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dan TPID terhadap 3 (tiga) langkah strategis pengendalian inflasi yaitu (i) menjaga inflasi tahun 2025 pada kisaran sasaran nasional 2,5±1% dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, (ii) menjaga inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0% dan (iii) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027. Untuk itu, Bank Indonesia bersinergi dengan TPID se-Bangka Belitung akan terus memperkuat kerangka kebijakan 4K dalam pengendalian inflasi yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, sejak bulan Januari s.d September 2025 setidaknya telah dilaksanakan 40 kali sidak pasar dan distributor di seluruh wilayah di Bangka Belitung baik yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah maupun oleh perwakilan instansi terkait. Selain itu, hingga akhir September 2025 telah dilaksanakan kegiatan OP sebanyak 77 kali dan GPM sebanyak 50 kali di seluruh wilayah di Bangka Belitung.
Pada kerangka ketersediaan pasokan, TPID mendorong implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik melalui mekanisme Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B). Sejalan dengan hal tersebut, dari periode Januari s.d September 2025 telah dilaksanakan 9 kali KAD dengan rincian sbb:

1. Kerja sama antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dengan Bulog KC Belitung tentang Pengadaan Daging Sapi Beku;
2. Kerja sama antara AA Frozen dengan CV Wahana Sejahtera tentang perdagangan komoditas daging ayam beku tanggal 26 Mei 2025;
3. Kerja sama antara AA Frozen dengan CV Selamat Jaya tentang perdagangan komoditas sapi tanggal 26 Mei 2025;
4. Kerja sama antara PT Sumber Bawang Indotrading Kab. Brebes dengan Sumber Bawang Kota Pangkalpinang untuk komoditas bawang merah pada tanggal 27 Mei 2025;
5. Kerja sama antara UD Restu Bumi dengan Toko Dayat Cabe untuk komoditas cabai pada tanggal 27 Mei 2025;
6. KAD G2G dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Pemda Beltim dan Pemda Kota Bekasi pada tanggal 25 Juli 2025 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah;
7. KAD G2G dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Beltim dan Pemda Kota Bekasi pada tanggal 25 Juli 2025 tentang Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah;
8. KAD G2G dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Beltim dan Pemda Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Juli 2025 tentang Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah;
9. KAD G2G dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Beltim dan Pemda Belitung pada tanggal 25 Juli 2025 tentang Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah.
   Dari sisi kelancaran distribusi, dalam upaya mendukung efektivitas pelaksanaan OP dan GPM, Bank Indonesia turut bersinergi dalam fasilitasi distribusi pangan. Sejak bulan Januari s.d September 2025, Bank Indonesia telah memberikan fasilitasi distribusi pangan pada 16 penyelenggaraan OP yang diorkestrasi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank Indonesia juga memfasilitasi pengiriman daging sapi beku sebanyak 17,5 ton dari Jakarta ke Belitung Timur sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dan Perum Bulog Kantor Cabang Belitung.
   Dalam rangka implementasi komunikasi yang efektif, sejak Januari s.d September 2025, telah dilakukan berbagai upaya sbb:
10. High Level Meeting (HLM) TPID sebanyak 10 kali baik yang dipimpin oleh Kepala Daerah maupun oleh Sekretaris Daerah;
11. Kegiatan edukasi stabilisasi harga yang menyasar Ibu-Ibu PKK di Belitung dan Belitung Timur, PIA Ardhya Garini, Dharma Wanita Persatuan Belitung, Bhayangkari dan Jalasenastri;
12. Capacity building kepada TPID dan petani dan nelayan di Pulau Belitung;
13. Focus Group Discussion (FGD) business matching antara produsen dan offtaker serta perluasan akses pembiayaan;
14. Capacity building sekaligus studi banding bagi TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke TPID Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penguatan kompetensi dan sharing informasi program pengendalian inflasi; dan
15. Pengendalian ekspektasi masyarakat melalui komunikasi di media cetak, radio dan baliho milik Pemerintah Daerah.
    Rommy menyampaikan ke depan masih terdapat tantangan bagi TPID dalam menjaga inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang yang rendah dan stabil. Melalui kolaborasi yang kuat antar anggota TPID bersama seluruh masyarakat diharapkan inflasi tetap terjaga dalam sasaran nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yang inklusif dan berkelanjutan.