Korupsi  Wajah Gelap Kekuasaan di Indonesia

M.Faiz Zulrahman

Universitas Jambi Prodi Akuntansi

TerabasNews – Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih terus membayangi Indonesia. Sebagai tindakan yang mencederai kepercayaan publik, korupsi telah menjadi momok yang menghancurkan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena ini merusak sistem pemerintahan, melumpuhkan perekonomian, dan memperparah ketimpangan sosial. Dalam sejarahnya, praktik korupsi sering kali dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kekuasaan yang besar tanpa mekanisme pengawasan yang kuat menjadi ladang subur bagi tindakan korupsi. Dalam sistem pemerintahan, terutama yang masih memiliki celah dalam hal transparansi dan akuntabilitas, para pejabat sering kali tergoda untuk memanfaatkan posisi mereka guna memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial secara ilegal.

Di Indonesia, korupsi sering kali dianggap sebagai “penyakit kronis” yang sulit diberantas. Kasus-kasus besar seperti korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus e-KTP, hingga korupsi di sektor pertambangan adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk tujuan pribadi, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ironisnya, pelaku korupsi sering kali berasal dari kalangan elit yang seharusnya menjadi teladan dan pemimpin moral bagi masyarakat.

Akar Masalah Korupsi di Indonesia Korupsi tidak muncul begitu saja; ia lahir dari akar masalah yang kompleks. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi di Indonesia antara lain:

Indonesia masih kental dengan budaya patronase, di mana hubungan antara pemimpin dan bawahan sering kali diwarnai oleh loyalitas pribadi daripada profesionalisme. Dalam budaya ini, pejabat cenderung melindungi kelompoknya, sehingga tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang dekat sering kali luput dari hukuman.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem pengawasan sering kali tidak efektif. Banyak kasus korupsi yang baru terungkap setelah bertahun-tahun terjadi, menunjukkan lemahnya deteksi dini dan kontrol internal.

Salah satu tantangan utama dalam memberantas korupsi adalah penegakan hukum yang sering kali tidak konsisten. Hukuman ringan terhadap koruptor kelas kakap dibandingkan hukuman berat bagi pelaku kejahatan kecil menciptakan persepsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang “aman” untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik.

Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi masih rendah. Pendidikan antikorupsi belum menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah, sehingga generasi muda tidak mendapatkan pemahaman yang memadai tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya ingin kaya secara instan juga menjadi pemicu korupsi. Dalam banyak kasus, pejabat atau individu yang terlibat korupsi memiliki gaya hidup konsumtif dan materialistis, yang mendorong mereka untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal.

Korupsi membawa dampak yang sangat merusak, tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga bagi kehidupan sosial dan politik. Berikut adalah beberapa dampak utama korupsi di Indonesia:

Korupsi menggerogoti anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Dana publik yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan sering kali disalahgunakan, sehingga proyek-proyek penting menjadi mangkrak atau tidak berkualitas. Menurut laporan Transparency International, miliaran rupiah hilang setiap tahun akibat korupsi.

Korupsi memperburuk kesenjangan sosial. Akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menjadi tidak merata. Masyarakat miskin sering kali menjadi korban, sementara para pelaku korupsi menikmati hasil dari tindakan mereka tanpa merasa bersalah.

Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketika pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat justru terlibat dalam praktik korupsi, masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintah dan proses demokrasi.

Korupsi sering kali digunakan untuk membeli suara atau memengaruhi keputusan politik. Hal ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, karena keputusan yang diambil bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Beberapa langkah penting yang harus terus dilakukan meliputi:

Lembaga seperti KPK harus terus diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia maupun wewenangnya. KPK perlu independen dari tekanan politik agar dapat bekerja secara maksimal.

Korupsi sering kali terjadi di sektor birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Proses digitalisasi dalam layanan publik juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukuman berat bagi pelaku korupsi, termasuk penyitaan aset, dapat memberikan efek jera. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap proses peradilan untuk memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman.

Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Sekolah dan universitas dapat menjadi wadah untuk membangun generasi muda yang memiliki integritas tinggi. Selain itu, kampanye kesadaran publik melalui media juga perlu digencarkan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Dengan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan publik dan melaporkan tindakan korupsi, masyarakat dapat menjadi agen perubahan.

Beberapa negara telah berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan, seperti Singapura dan negara-negara Skandinavia. Kunci keberhasilan mereka adalah penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pemerintahan, serta budaya integritas yang kuat. Indonesia dapat belajar dari negara-negara tersebut untuk menerapkan strategi serupa.

Korupsi adalah wajah gelap kekuasaan yang terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Namun, dengan upaya yang serius, konsisten, dan melibatkan semua elemen masyarakat, korupsi dapat diminimalkan. Indonesia membutuhkan reformasi sistemik, pendidikan yang lebih baik, dan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.

Melawan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan komitmen kuat, kita dapat menghapus wajah gelap kekuasaan ini dan menggantinya dengan wajah yang penuh harapan dan keadilan.(**)