Tutup tahun: Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Perekonomian Indonesia

 Oleh : M.Fariq Alfatoni

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi

TerabasNews – Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia, menandai akhir dari pemerintahan lama dan awal dari pemerintahan baru. Pergantian ini datang bersamaan dengan berbagai tantangan dan peluang ekonomi. Kita melihat bahwa masa transisi ini adalah waktu yang ideal untuk merefleksikan kebijakan ekonomi yang telah dijalankan dan menentukan arah kebijakan baru yang lebih efektif, inovatif, dan inklusif.

Namun, transformasi ekonomi bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan visi jangka panjang, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan pada pembangunan yang berkelanjutan. Dalam artikel ini, saya akan membahas kondisi ekonomi terkini, tantangan yang dihadapi, dan langkah strategis yang diharapkan dari pemerintah baru untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kondisi Ekonomi Terkini Stabil, tetapi Rentan. Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%. Namun, stabilitas ini belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Misalnya, data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah. Indeks Gini Indonesia pada 2023 berada di angka 0,385, menandakan bahwa meskipun ada pertumbuhan, hasilnya belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. 

Lebih jauh, Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batubara, sawit, dan nikel. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Sebagai contoh, pada pertengahan 2024, penurunan permintaan batubara dari Tiongkok berdampak langsung pada pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat industri hilir dan meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang diekspor. Di sisi lain, investasi asing langsung (FDI) mulai meningkat setelah pandemi, tetapi tantangan regulasi masih menjadi penghambat. Menurut laporan Bank Dunia, birokrasi yang rumit, inkonsistensi kebijakan, dan minimnya jaminan hukum membuat investor ragu untuk menanamkan modal secara signifikan di Indonesia.

Bukti Kesenjangan Infrastruktur dan Pendidikan Salah satu faktor yang memperlambat transformasi ekonomi Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur antara daerah maju dan tertinggal. Meski pemerintah sebelumnya telah membangun jalan tol dan pelabuhan baru, masih banyak daerah yang minim akses. Sebagai contoh, jaringan internet di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah barat. Ini menjadi penghambat besar bagi UMKM di daerah tersebut untuk terhubung dengan pasar nasional maupun global. Selain itu, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama. Data menunjukkan bahwa hasil Program for International Student Assessment (PISA) Indonesia pada 2024 menempatkan negara ini di peringkat bawah untuk literasi, matematika, dan sains. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri modern membuat angkatan kerja Indonesia kurang kompetitif, terutama di sektor teknologi yang sedang berkembang pesat.

Alasan Mengapa Transformasi Ekonomi Mendesak? Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan tenaga kerja muda yang melimpah. Namun, potensi ini tidak akan terwujud tanpa transformasi struktural dalam perekonomian. Ada tiga alasan utama mengapa transformasi ekonomi mendesak:

Persaingan Global: Negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, semakin kompetitif dalam menarik investasi asing. Indonesia harus memperbaiki iklim bisnisnya agar tidak tertinggal.

Perubahan Teknologi: Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam cara kerja ekonomi global. Tanpa adopsi teknologi yang cepat, Indonesia akan kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi ekonominya.

Krisis Iklim: Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga tidak berkelanjutan secara ekonomi. Peralihan ke energi terbarukan adalah keharusan.

Harapan terhadap Kebijakan Pemerintah Baru Pemerintahan baru memiliki tugas besar untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi bagi pertumbuhan jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang menurut saya perlu dilakukan:

Reformasi Sistem Pajak dan Investasi: Pemerintah harus menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien. Saat ini, banyak pelaku UMKM yang kesulitan memahami regulasi pajak yang rumit. Simplifikasi aturan ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan.

Selain itu, reformasi investasi juga sangat diperlukan. Pemerintah baru harus menjamin transparansi regulasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi investor. Zona ekonomi khusus (KEK) juga harus dimaksimalkan untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis.

Pengembangan Industri Hijau: Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, dan Indonesia tidak boleh ketinggalan. Pemerintah harus mendukung pengembangan industri hijau dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan. Potensi besar seperti panas bumi dan tenaga surya harus dimanfaatkan secara optimal.

Digitalisasi UMKM: UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Digitalisasi UMKM melalui pelatihan, akses teknologi, dan pendampingan bisnis harus menjadi prioritas. Inisiatif seperti marketplace lokal yang mengutamakan produk Indonesia perlu diperkuat.

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Reformasi pendidikan harus menjadi agenda utama. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama di bidang teknologi dan manufaktur. Pemerintah juga perlu memperbanyak pelatihan vokasi yang mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki pasar global.

Desentralisasi Pembangunan: Pemerataan pembangunan harus menjadi fokus. Pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, termasuk jaringan internet, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Membangun Optimisme di Tengah Tantangan Sebagai penulis, saya yakin bahwa Indonesia memiliki semua potensi yang diperlukan untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, transformasi ekonomi membutuhkan keseriusan dan konsistensi kebijakan. Pemerintahan baru tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek atau popularitas politik. Sebaliknya, mereka harus berani mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer tetapi penting untuk masa depan bangsa. Optimisme rakyat akan tumbuh jika pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kunci keberhasilan adalah transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.

Menutup tahun 2024, Indonesia berada di persimpangan jalan. Pilihan kebijakan pemerintah baru akan menentukan arah perekonomian kita di masa depan. Transformasi ekonomi adalah keharusan, bukan lagi pilihan. Dengan fokus pada digitalisasi, energi terbarukan, pendidikan, dan pemerataan pembangunan, Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju visi menjadi negara maju pada 2045.

 Harapannya, pemerintah baru dapat mengatasi tantangan ini dengan penuh integritas dan keberanian. Dengan kerja sama semua pihak, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Indonesia mampu, dan kita semua memiliki peran dalam mewujudkannya. (**)