Fraksi Demokrat Minta Dinkes dan Diskominfo Gencar dalam Mensosialisasikan Program Berobat Gratis Pakai KTP

TerabasNews, Bangka Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan Fraksi Partai Demokrat, Wendy meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangka Selatan untuk gencar melakukan sosialiasi program berobat gratis pakai KTP.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan program berobat gratis pakai KTP yang menjadi salah satu program perioritas pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk masyarakat.

“Dengan digaungkannya berobat gratis, masyarakat banyak yang ke rumah sakit untuk berobat. Namun di lapangan kami menerima laporan masih ada masyarakat yang bayar. Artinya apa yang digaungkan selama ini belum betul-betul dirasakan oleh semua masyarakat,” kata Wendy, Kamis (12/1/2023).

Ia mengatakan, apa yang terjadi tersebut karena kurangnya sosialiasi dari dinas terkait. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program berobat gratis dengan KTP yang digembar-gemborkan, seperti misalnya masalah surat rujukan.

“Ada proses yang harus dilaksanakan misalnya surat rujukan dari puskesmas, namun karena mereka tidak tahu akibat kurangnya sosialiasi sehingga mau tidak mau harus membayar seperti laporan yang kami terima,” ujarnya.

“Seharusnya hal tersebut cukup dari pihak dari rumah sakit berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk membuat surat rujukan atas nama si pasien, agar mereka tidak bolak balik. Kita sebagai aparat pemerintah daerah haruss memiliki jiwa yang melayani, sehingga masyarakat akan puas,” tambah Wendy.

Ia meminta kepada dinas kesehatan dan diskominfo untuk melakukan sosialiasi program tersebut secara masif, mengingat program tersebut merupakan salah satu program unggulan dan juga program pionir yang sangat bagus di Kabupaten Bangka Selatan.

“Saya melihat sosialiasi program perioritas utama kepala daerah ini belum disosialisaikan secara baik dan tidak sampai kepada masyarakat. Seharusnya sosialiasi program yang sangat baik ini harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai program ini dianggap masyarakat bohong, karena faktanya terjadi di lapangan seperti itu,” jelasnya.

Menurut Wendy sosialiasi tidak bisa hanya dilakukan sekali dua kali saja seperti hanya terbit di media ataupun hanya melalui siaran radio. Tapi harus dilakukan secara masif sampai ketingkat kelurahan, RT RW. Sehingga masyarakat yang ada di desa tahu dengan program unggulan kepala daerah ini.

“Kalau program ini tidak disosialisaikan secara masif akan membuat citra buruk bagi kepala daerah. Untuk itu dinas terkait harus melakukan sosialisasi secara masif, seperti melalui pamflet, baliho, dan sekarang sudah ada video tron yang bisa di gunakan untuk mensosialisasikan program tersebut,” pungkasnya. (rus)